TIMES WONOGIRI, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menargetkan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1447 H/2026 M dapat dimulai pada November 2025.

Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, mengatakan bahwa sebelum pelunasan, pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI akan menetapkan besaran biaya yang harus dibayar setiap calon jamaah melalui Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji 2026.

"Kita akan bicara dengan DPR Panja BPIH, nanti disepakati keluar Keppres. Mudah-mudahan sebelum Desember sudah bisa lunasi," ujar Irfan di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Irfan mengimbau calon jamaah haji untuk mulai menyiapkan dana pelunasan sejak awal. Selain itu, jamaah diingatkan untuk menjaga kesehatan, karena Pemerintah Indonesia akan memperketat ketentuan istithaah kesehatan haji, sesuai permintaan otoritas Arab Saudi.

"Saudi menyampaikan mereka akan mengecek kesehatan jamaah haji secara acak di bandara. Jika tidak memenuhi standar, mereka bisa dipulangkan," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, menyatakan bahwa pihaknya telah membayar uang muka sebesar Rp2,7 triliun kepada Pemerintah Arab Saudi untuk pemesanan tempat jamaah di Arafah melalui sistem e-Hajj.

Fadlul menambahkan, mulai tahun ini, BPKH akan lebih terlibat dalam proses persiapan haji, termasuk pengadaan kebutuhan operasional jamaah di Arab Saudi, tidak hanya bertindak sebagai juru bayar.

"Revisi undang-undang penyelenggara ibadah haji menyebutkan BPKH akan turut dalam penyelenggaraan haji. Nantinya kita lihat implementasinya," kata Fadlul.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap proses pelunasan dan keberangkatan jamaah haji 2026 dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai standar kesehatan yang ditetapkan otoritas Arab Saudi.(*)