TIMES WONOGIRI, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyesalkan atas peredaran beras oplosan yang sebagian di antaranya berasal dari BUMD Food Station. Ia menegaskan bahwa meskipun kasus ini sudah terlanjur mencuat dan produk telah dikonsumsi masyarakat, ke depan harus ada penguatan pengawasan dan akuntabilitas di tubuh BUMD.

“Kalau bisa ditarik (beras oplosannya) saya minta untuk ditarik. Tapi, ini kan persoalannya mungkin sudah dikonsumsi,” ujar Pramono kepada awak media di kawasan Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025).

Pramono menekankan bahwa kasus ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tata kelola Badan Usaha Milik Daerah. Ia menginstruksikan kepada seluruh direksi BUMD untuk mengedepankan prinsip profesionalisme dan integritas dalam setiap layanan kepada masyarakat.

“BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Maka, akuntabilitas dan integritas harus menjadi fondasi utama,” tegasnya.

Meski sejumlah pejabat Food Station telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini oleh Bareskrim Polri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa layanan distribusi pangan kepada masyarakat tetap berjalan dengan normal.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim atau yang akrab disapa Chico Hakim. Ia mengatakan, pendistribusian bahan makanan melalui Food Station tetap menjadi prioritas Pemprov agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

“Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asprekeu), kepala BUMD sedang intens melakukan koordinasi dan distribusi bahan makanan yang menjadi tanggung jawab Food Station agar tidak terganggu,” kata Chico.

Pemprov DKI Jakarta juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang tengah dilakukan oleh kepolisian dalam mengusut kasus ini. (*)