TIMES WONOGIRI, JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim memerintahkan jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk lebih fokus, detail serta terintegrasi antar unit kerja dalam membangun desa. 

Menurut pria yang akrab disapa Gus Halim, dengan lebih fokus, detail serta terintegrasi antar unit kerja di Kemendes PDTT, akan terbangun sebuah orkestrasi birokrasi dalam bekerja sebagai bagian dari resolusi Kemendes PDTT tahun 2023.

Hal tersebut disampaikan Gus Halim saat memberi arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) Praevaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa), Pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi serta Penyusunan Panduan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pemeringkatan BUM Desa Bersama di Yogyakarta pada Rabu (4/1/2023).

“Orkestrasi ini permasalahan yang paling rumit, karena kalau konsolidasi saya yakin semua sudah melakukan konsultasi, kemudian berusaha melakukan integrasi program sudah melakukan,” ungkap Gus Halim di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BBPPMD) Yogyakarta. 

Gus Halim menjelaskan makna terintegrasi adalah tiap unit kerja saling sinergis dan melengkapi antar satu dengan lainnya serta seluruh pegawai harus mengerti dan memahami arah kebijakan pembangunan yang menjadi tugas Kemendes PDTT.

“BPSDM memahami kerja Ditjen PEID, Ditjen PPK Transmigrasi, dan BPI. Ditjen PEID mengetahui kerja BPSDM, BPI, dan Ditjen PPK Transmigrasi. Begitu juga Ditjen PPK Transmigrasi menyadari kerja Ditjen PEID, BPI, dan BPSDM,” kata Gus Halim.

Sehingga lanjut Gus Halim, segala kendala dan persoalan program tentang RPL Desa, Pemanfaatan HPL Transmigrasi serta Penyusunan Panduan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pemeringkatan BUM Desa Bersama dapat mudah dicarikan jalan keluarnya.

Gus Halim bersama beberapa peserta FGD. (FOTO: dok. Kemendes PDTT)

Turut hadir dalam FGD Praevaluasi RPL Desa, Pemanfaatan HPL Transmigrasi serta Penyusunan Panduan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pemeringkatan BUM Desa Bersama diantaranya Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah; Guru Besar FH UGM, Nurhasan Ismail; Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNY, Siswantoyo; Wakil Dekan UGM, Mailinda Eka Yuniza; Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, Tanda Setiya, Dosen Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Mohammad Mahsun; Ketua Ikatan Akuntan Indonesia, Junaedi; Agus Sudrikamto, Koordinator RPL UNESA, Bachtiar S. Bachri; Dosen FH UGM, Mahaarum Kusuma Pertiwi dan Dwi Haryati; Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Sentot Sudirman; dan Guru Besar Fak Geografi UGM, Prof. Suratman (*)