TIMES WONOGIRI, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir dari jabatannya sebagai Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI.

Penonaktifan itu berlaku mulai Senin, 1 September 2025, sebagaimana tertuang dalam surat keputusan DPP Golkar yang ditandatangani Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji.

Dalam surat tersebut disebutkan, keputusan diambil setelah memperhatikan dinamika publik terkait pernyataan Adies Kadir mengenai rencana kenaikan tunjangan fasilitas anggota DPR.

Golkar menilai langkah ini penting untuk menjaga disiplin, etika, serta merespons aspirasi masyarakat.

“Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai GOLKAR, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” tulis keputusan DPP Partai Golkar, dikutip Minggu (31/8/25)

Langkah ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab partai terhadap keresahan publik.

Pernyataan Adies Kadir sebelumnya yang menyebut wajar jika anggota DPR menerima tambahan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta, menuai kritik luas dan memicu gelombang protes.

Rekam Jejak Adies Kadir

Adies Kadir lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 17 Oktober 1968. Ia merupakan politisi senior Partai Golkar yang sudah tiga periode duduk sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I sejak 2014.

Adies mengenyam pendidikan tinggi di sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur, antara lain Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Universitas Merdeka Surabaya, Universitas Merdeka Malang, dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Karier politiknya cukup menonjol di Senayan. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI pada periode 2019–2024.

Pada 1 Oktober 2024, Adies terpilih sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar dengan lingkup koordinasi di bidang ekonomi dan keuangan yang meliputi Komisi XI, XII, XIII, Badan Anggaran, serta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Dengan keputusan terbaru ini, posisi Adies Kadir sebagai pimpinan DPR otomatis tidak lagi dijalankan hingga adanya keputusan politik lebih lanjut dari Partai Golkar. (*)